PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bergerak cepat merespons dinamika yang berkembang di lingkungan DPRD Riau terkait munculnya mosi tidak percaya terhadap Sekretaris Dewan (Sekwan) Renaldi.
Dalam pertemuan bersama pimpinan dan ketua fraksi DPRD Riau, Senin (22/6/2026), berbagai persoalan yang menjadi sorotan dibahas secara terbuka guna mencari solusi bersama.
Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto menegaskan, polemik yang mencuat antara anggota dewan dan Sekretariat DPRD lebih disebabkan oleh persoalan komunikasi yang belum berjalan optimal.
Menurutnya, setiap pihak memiliki kelebihan dan kekurangan sehingga penyelesaian terbaik adalah melalui dialog dan perbaikan bersama, bukan dengan memperpanjang konflik.
"Mungkin miskomunikasi saja. Yang namanya manusia ada yang kurang dan ada juga lebih, tidak ada yang sempurna. Tapi kekurangan inilah yang sama-sama kita benahi," kata SF Hariyanto.
Dalam pertemuan tersebut, SF Hariyanto memberikan instruksi langsung kepada Sekretaris DPRD agar seluruh persoalan administrasi yang berkaitan dengan hak dan kepentingan anggota DPRD Riau segera diselesaikan.
Ia meminta setiap kendala yang muncul dicari jalan keluarnya sesuai aturan yang berlaku sehingga tidak menghambat jalannya aktivitas kelembagaan DPRD.
"Jika ada masalah administrasi tolong diselesaikan dan dicarikan jalan keluarnya. Ikuti aturan, segala persoalan akan kita carikan solusinya dan duduk bersama dengan pimpinan. Mana yang salah diperbaiki. Tidak ada yang tidak bisa kalau kita duduk bersama," ujarnya.
Tak hanya itu, Plt Gubernur juga meminta percepatan pencairan berbagai hak anggota DPRD yang selama ini menjadi keluhan utama.
Ia menargetkan proses tersebut sudah menunjukkan hasil paling lambat dalam dua minggu ke depan.
Munculnya mosi penolakan terhadap Sekwan tidak terlepas dari keluhan sejumlah anggota DPRD terkait lambatnya proses administrasi dan pencairan anggaran.
Sejumlah anggota dewan mengaku belum menerima pencairan selama sekitar empat bulan terakhir.
Kondisi tersebut mencakup pembayaran kegiatan perjalanan dinas hingga anggaran sosialisasi peraturan daerah (Sosper).
Selain persoalan pencairan, komunikasi yang dinilai kurang efektif antara Sekretariat DPRD dan anggota dewan juga disebut menjadi faktor yang memperlambat pelaksanaan berbagai agenda kelembagaan.
Situasi inilah yang kemudian memicu enam fraksi di DPRD Riau menyampaikan mosi tidak percaya terhadap Sekwan Renaldi.
Dari seluruh fraksi yang ada di DPRD Riau, hanya dua fraksi yang tidak ikut dalam gerakan mosi penolakan tersebut, yakni Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Meski demikian, Pemprov Riau berharap persoalan yang berkembang dapat diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi yang lebih baik sehingga hubungan kerja antara DPRD dan Sekretariat Dewan kembali berjalan normal.
Langkah mediasi yang dilakukan Pemprov Riau ini diharapkan mampu meredam ketegangan sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan administrasi yang selama ini menjadi keluhan anggota legislatif.
